Kejari Bandar Lampung Sudah Terima Berkas Perkara Pengusaha SPBU yang Diduga Lakukan Kejahatan Upah
Kejari Bandar Lampung Sudah Terima Berkas Perkara Pengusaha SPBU yang Diduga Lakukan Kejahatan Upah

By kejari bandar Lampung 19 Sep 2019, 03:32:42 WIBBerita Kejari Bandar Lampung

Kejari Bandar Lampung Sudah Terima Berkas Perkara Pengusaha SPBU yang Diduga Lakukan Kejahatan Upah

Keterangan Gambar :


TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Berkas perkara S, pengusaha SPBU yang diduga melakukan kejahatan upah telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kaspidum) Yopi Rolianda, Senin 17 Juni 2019.

"Dari kejati namun penangannya di sini. Sudah itu kemarin sudah kami terima, mungkin sekitar 14 hari lagi kami limpahkan ke pengadilan," ungkap Yopi.

Saat disinggung apakah sudah ada Jaksa yang ditunjuk, Yopi mengaku sudah ada tiga orang JPU.

"Jadi jaksa yang menangani, dari Kejaksaan Tinggi itu Roosman Yusa, Pak Joni, dan ada jaksa dari kejari," ungkapnya.

Yopi pun mengaku selama menjabat menjadi Kasipidum, baru pertama kali menangani perkara ini.

"Untuk ancamannya di bawah lima tahun penjara," ujarnya.

Karena ancaman di bawah lima tahun, Yusa mengatakan, tersangka tidak ditahan.

• Pengusaha SPBU di Bandar Lampung Gaji Pegawai Rp 1,3 Juta Sebulan, Apa Tindakan Disnaker?

"Kalau ancaman nanti ada pidana denda dan penjara, cuma nanti dipantau di persidangan saja. Nanti kan materinya di pengadilan," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung menetapkan S, Direktur PT Pratama Prima Sentosa (SPBU 24.351.112 di Tanjung Senang) sebagai tersangka karena diduga melanggar pasal 185 jo pasal 90 ayat 1 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Menurut Helmi Ady, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Disnakertrans Provinsi Lampung, tersangka S ditetapkan tersangka karena diduga melakukan pembayaran upah kepada 23 pekerjanya di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK).

“Kita penyidik PPNS disnakertrans sudah melakukan penyelidikan sejak Agustus 2918 berdasarkan LP nomor LK.01/VII/PPNS-NAKER/2018 tanggal 23 Agustus 2018. Dari hasil penyidikan dan barang bukti serta keterangan puluhan saksi yang kita periksa, akhirnya kita menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” ujar Helmi kepada tribun Lampung, Minggu (16/6/2019).

Helmi menjelaskan dari hasil penyelidikan pihaknya mendapati ada 23 karyawan SPBU menerima upah dibawah UMK seperti yang sudah ditetapkan gubernur Lampung melalui keputusan gubernur Lampung nomor G/586/V.07/HK/2017 tentang UMK di wilayah Bandar Lampung tahun 2018 sebesar Rp. 2.263.390,87.

“Hasil penyelidikan kami, bahwa PT Pratama Prima Sentosa itu membayar upah karyawannya dibawah UMK, berkisar Rp 1.375.000- Rp 2.250.000,-. Artinya ini ada pelanggaran kejahatan upah, dan berkas perkara ini sudah dinyatakan P-21 oleh kejaksaan, tersangka dan berkas perkara sudah kami limpahkan ke kejaksaan, Jumat (14/6/2019) kemarin,” tukas Helmi.

Helmi menjelaskan tersangka S yang saat ini tidak ditahan, terancam dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 185 Ayat 1 jo. Pasal 90 Ayat 1 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100 juta paling banyak Rp. 400 juta.

Helmi menambahkan, kasus penetapan tersangka terhadap pengusaha yang diduga melakukan kejahatan upah di Lampung ini merupakan yang pertama kali, karena selama ini belum pernah ada kasus pembayaran upah gaji dibawah UMK yang naik sampai penyidikan.

• Pertama di Lampung! Bos SPBU Jadi Tersangka Gara-gara Beri Upah Karyawan di Bawah Upah UMK

“Kasus ini pertama di Lampung, karena sampai saat ini belum pernah ada kasus yang naik sampai penyuidikan dan pemilik perusahaannya jadi tersangka,” pungkasnya.

Basuki Kuasa Hukum dari S, menjelaskan kliennya tidak ada niat melakukan pelanggaran UU tenaga kerja dengan membayar upah karyawan di bawah ketentuan.

“Kita tidak ada niat berbuat begitu, tapi kondisinya yang begitu. Dari awal klein kami sudah sampaikan kepada karyawan soal gajinyasegitu, kalau mau silahkan gak tidak masalah, tapi mereka mau,” kata Basuki, kepada Tribun, Minggu (16/6/2019).

Basuki menjelaskan, awalnya SPBU tersebut sudah tidak beroperasi, oleh kliennya (S) kemudian SPBU tersebut diambilalih, termasuk karyawan-karyawan di SPBU tersebut. “Awalnya Pom Bensin itu sudah mati, oleh Pak S diambil alih. Kemudian karyawan-karyawannya ditanyain, kalian mau kerja gak, tapi gajinya segitu, mereka (karyawan) menyanggupi,” ungkapnya.

Basuki menilai penetapan tersangka klienya oleh Disnaker terlalu dini, seharusnya dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Karena kleinnya tidak ada niat melakukan kesalahan.

“Klein kami menyelamatkan SPBU yang mati. POM bensin itu ibarat jual beli, bukan perusahaan besar. Kalau mau jujur, namanya SPBU dimana tempat sulit menggaji karyawannya sesuai standar UMK, dan saya ada datanya, tapi sudahlah. Karena kami ingin solusi yang terbaik, seadil-adilnya bagi klien kami, kalau benar katakana benar, kalau salah katakan salah” pungkasnya.

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Instagram, Email dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Bagaimana Pendapat Anda tentang Pelayanan KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG
  Buruk
  Biasa
  Baik
  Sangat Baik

Komentar Terakhir

  • innuoca

    http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin <a ...

    View Article
  • egiolafukubuc

    http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Buy Amoxicillin <a ...

    View Article
  • omiurixatuon

    http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Dosage For Amoxicillin 500mg <a ...

    View Article
  • ekosadew

    http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin Online <a ...

    View Article